by

PKS Minta Pemerintah Terapkan UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Hallo.id, Jakarta – Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi global. Status ini menurut Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari sudah cukup untuk Indonesia memberlakukan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Fathul, Pasal 1 angka 1 UU No. 6/ 2018, yang dimaksud kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 6/ 2018 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

BACA JUGA :  Inilah Kisah 4 ABK Korban Penyanderaan yang Bisa Lolos dari Kelompok Abu Sayyaf

“Maka, sudah jelas bahwa penyebaran virus corona dapat dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, sehingga pemerintah memiliki alasan untuk melakukan karantina di wilayah Indonesia dengan menjalankan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” papar Fathul dalam keterangannya yang diterima, Selasa (24/3/2020).

BACA JUGA :  Inilah Kisah 4 ABK Korban Penyanderaan yang Bisa Lolos dari Kelompok Abu Sayyaf

Fathul menyebut, Jokowi perlu segera menerapkan UU tersebut karena sudah mengatur secara detail tentang banyak hal yang terkait dalam penanganan wabah seperti sekarang, antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

BACA JUGA :  Inilah Kisah 4 ABK Korban Penyanderaan yang Bisa Lolos dari Kelompok Abu Sayyaf

“Presiden PKS dalam berbagai kesempatan sudah mendorong adanya lockdown, setidaknya secara parsial, terutama di daerah terdampak. Bahkan jika merujuk pada UU No. 6 Tahun 2018, lockdown menjadi bagian dalam UU tersebut dan bisa dianggap sebagai Karantina Wilayah (dalam Pasal 1 angka 10),” terang Fathul. (sua)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.