by

Politisi PDIP Minta Pemerintah Lebih Terbuka, Data Covid-19 Jangan Dikorupsi!

Hallo.id, Jakarta – Komisi IX DPR mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk membuka data yang sejujurnya tentang jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Adanya kesimpangsiuran antara data di daerah dan data pemerintah pusat bisa mengakibatkan program yang dicanangkan tidak tepat sasaran.

“Dari awal, bahkan sebelum ada Gugus Tugas, saya sudah menyuarakan ini. Perlu ada sistem data terintegrasi. Ini yang akan memunculkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Tapi ini rupanya masih belum selesai. Inilah yang kemudian menjadi benang kusut soal data,” ujar anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen saat dihubungi kemarin.

Nabil menjelaskan, data kasus Covid-19 yang disampaikan pemerintah pusat itu sebenarnya bukan data sesungguhnya, sebenarnya bukan hal baru. Dia juga mengakui data soal program jaring pengaman sosial juga masih berantakan.

“Kalau nanti semua data terintegrasi, ini betul-betul akan menjadi patokan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan jauh lebih baik. Ketika data tak sesuai, maka akan menjadi tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Politikus PDIP ini menekankan, soal kesalahan data tidak bisa hanya dengan menyalahkan satu pihak, misalnya Kemenkes. Sebab, ada banyak instrumen yang menyumbangkan kesalahan data, mulai dari petugas yang mendata di bawah hingga naik di dinas kesehatan kabupaten/kota, termasuk ke tingkat provinsi.

“Karena tidak terintegrasi jadi bocor di mana-mana datanya. Soal data pemerintah harus terbukalah, jangan dikorupsi data itu. Ini kan kepentingan publik. Bahwa soal kita menghargai privasi pasien, itu sudah pasti. Tapi soal data berapa orang (yang positif Covid-19) ini kan penting untuk dibuka oleh Gugus Tugas yang di dalamnya ada Kemenkes dan sebagainya,” desaknya.

Gus Nabil—sapaan akrab Nabil Haroen—pernah mempertanyakan kepada Menkes Terawan soal isu data pasien Covid-19 di Jawa Timur yang disebut-sebut bukan data yang sebenarnya. Namun, menurut Gus Nabil, hal itu dibantah oleh Menkes. Karena itu, dia mendesak Menkes bisa terbuka dan tidak lagi menutup-nutupi data karena hal itu akan merugikan rakyat.

“Jadi, kadang pembantu-pembantu Presiden ini yang menyulitkan Presiden juga. Kalau kemudian ada integrasi data kesehatan dan kita bisa membangun data kesehatan yang bagus maka itu efeknya akan ke mana-mana, termasuk data BPJS Kesehatan juga akan termonitor,” paparnya.

Ke depan, kata Gus Nabil, diperlukan revolusi strategi dalam pengintegrasian data kesehatan. Alasannya, hingga kini harus diakui masih perlu pembaharuan data kesehatan hingga tingkat desa.

“Semua unit layanan kesehatan harus terintegrasi dengan teknologi yang bisa merekam data. Ini penting agar kita bisa mendapatkan rekam jejak data kesehatan, sekaligus bisa memetakan rencana-rencana dan kebijakan di masa mendatang. Jadi bukan hanya untuk Covid-19,” katanya. (war) #mediamelawancovid19