by

Presiden Berang : Saya Ingatkan Karantina Wilayah Kewenangan Pusat!

Hallo.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kebijakan untuk memberlakukan karantina kesehatan merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Hal itu termasuk dalam penerapan karantina wilayah di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

“Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,” kata Presiden Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

BACA JUGA :  Ternyata Bukan di Blitar, Politisi PDI Perjuangan Sebut Tempat Kelahiran Bung Karno di Sini

Selain itu, Kepala Negara meminta penerapan pembatasan sosial (physical distancing) di masyarakat dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

BACA JUGA :  Target 30 Juta di 2024, Jokowi Minta Percepat Transformasi Sektor UMKM ke Ekosistem Digital

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi,” katanya.

Kepala Negara menjelaskan, agar penerapan physical distancing dapat berjalan lebih baik, diperlukan kebijakan darurat sipil. Ia meminta segera disiapkan aturan pelaksanaan pembatasan sosial dalam skala besar.

BACA JUGA :  Kapolri Intruksikan Seluruh Polda dan Jajarannya Berantas Aksi Premanisme

“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten kota sehingga mereka bisa kerja,” ucapnya. (war)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.