by

Tolong Jelaskan Kenapa Pilih Darurat Sipil? Ekonomi RI Memburuk?

Hallo.id, jakarta – Politisi Partai Demokrat , Rachland Nashidik meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan kenapa tidak memilih menetapkan karantina wilayah ( lockdown ) untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Tapi, Jokowi malah mengambil keputusan darurat sipil.

“Seharusnya Presiden menjelaskan kenapa karantina wilayah tidak dipilih? Bila memang keberatannya adalah biaya, jelaskan juga pada rakyat, kenapa duitnya tidak ada? Kenapa tidak bisa diusahakan? Apakah ekonomi memburuk, atau baik-baik saja?” kata Rachland lewat Twitter yang dikutip pada Selasa (31/3/2020).

BACA JUGA :  Indonesia Kalah dalam Sidang Gugatan WTO, Pemerintah Diminta Antisipasi Banjirnya Ayam Brazil

Padahal, kata dia, Presiden Jokowi sendiri yang menerbitkan Undang-Undang tentang Kekarantinaan pada 2018. Dalam Pasal 55, kata dia, disebutkan bahwa mewajibkan pemerintah pusat menanggung kebutuhan hidup warga di wilayah karantina.

“Yang buat UU itu ya Presiden Jokowi! Kenapa dulu Bapak menyetujui pasal yang berat itu, bila sekarang, saat dirasa kebutuhannya, malah tak dipakai?” ujarnya.

BACA JUGA :  Jangan Bikin Gaduh, Pegawai KPK yang Tak lolos ASN, Lebih Baik Mengundurkan Diri

Sementara Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menilai pemerintahan Jokowi cukup futuristik. Dalam pengertian bahwa yang namanya pemerintahan darurat sipil itu adalah apabila pemerintah sipil harus dipulihkan. Nah, apakah pemerintahan yang dipimpin Jokowi ini tidak bekerja.

“Karena itu, saya harap Pak Jokowi menjelaskan tentang apa yang dimaksud darurat sipil,” kata Andi Arief.

Menurut dia, Jokowi harus menjelaskan apakah karena memang menteri-menteri sudah bisa lagi saling koordinasi atau Presiden tidak bisa ketemu Wakil Presiden dan sebaliknya. Para menteri sudah tidak bisa bertemu, dan Panglima TNI sudah tidak bisa bertemu.

BACA JUGA :  Indonesia Kalah dalam Sidang Gugatan WTO, Pemerintah Diminta Antisipasi Banjirnya Ayam Brazil

“Saya kira itu darurat sipil dan memang harus dipulihkan. Pemulihannya ya tidak sesederhana yang dibicarakan dengan konsep yang kemarin. Pak Jokowi harus bicara, bukan Fadjroel , karena Fadjroel tidak ada dalam sumpahnya untuk menjelaskan tentang darurat sipil ini,” tuturnya. (war)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.