by

Hampir Kompak, Rencana Jokowi Terapkan Darurat Sipil Ditolak Parlemen

Hallo.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo rencana akan memberlakukan darurat sipil dalam menghadapi dan mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Namun, rencana tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Anggota DPR Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Mardani Ali Sera mengatakan Presiden Jokowi mestinya melaksanakan karantina wilayah atau lockdown, bisa juga parsial di beberapa daerah.

Tapi justru, kata dia, Jokowi ingin menerapkan darurat sipil yang meminta otoritas besar tanpa kewajiban menyediakan pangan dan kesehatan warga.

“Kita #TolakDaruratSipil. Ayo kedepankan karantina wilayah atau lockdwon. Pemerintah blunder. Mestinya, karantina wilayah (lockdown) berbasis UU No 6 Tahun 2018. Fokus paksa social dan physical distancing dengan disiplin ketat, sambil menjaga masyarakat berpenghasil rendah terjamin pangan dan kesejahteraannya,” kata Mardani lewat Twitter yang dikutip pada Selasa, (31/3/2020).

Menurut dia, darurat sipil bisa bikin pemerintah tidak fokus. Karena, kewenangan meluas berpotensi digunakan tidak terkontrol. Kemudian, kata dia, darurat sipil memudahkan pemerintah menyadap, memeriksa hingga hentikan arus informasi bahkan menangkap bukan atas dasar melanggar social distancing.

Sementara Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman melihat Undang-Undang Darurat Sipil diterapkan oleh Presiden Jokowi sebagai senjata ampuh untuk menghadapi rakyat. Sebab, masyarakat akan marah besar kepada pemerintah jika terlambat mengatasi pencegahan dan penanganan COVID-19.

“Mengapa UU Darurat Sipil yang diterapkan? Karena, itulah senjata ampuh rezim Jokowi untuk menghadapi rakyatnya sendiri yang kemungkinan akan marah besar dan ngamuk jika derita mereka makin mendalam akibat lambannya COVID-19 diatasi. Inilah Annus Horribilis untuk Negara kita. Liberte!,” ujar Benny.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta untuk mempertegas kebijakan pembatasan aktivitas sosial. Bahkan, untuk memperkuat itu harus diiringi dengan kebijakan darurat sipil. (kon)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.