by

Sofyan Tan Prihatin Anggaran Perpusnas Sangat Sedikit, tapi Harus Dipotong

Hallo.id, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengaku prihatin terhadap pemotongan anggaran sebesar 19,1 persen, yakni dari Rp 658,997 miliar dipotong menjadi Rp 106,552 miliar, yang dialami oleh Perpustakaan Nasional oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, anggaran Perpusnas sangat sedikit, tapi masih harus dipotong.

“Kami sangat prihatin. Padahal sebagaimana kita tahu, justru di saat mewabahnya Covid-19 ini, dimana kita diwajibkan di rumah saja atau stay at home, justru seharusnya Perpusnas bisa menjadi salah satu penangkal agar orang menjadi lebih nyaman berada di rumah,” ujar Sofyan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpusnas M. Syarif Bando yang digelar secara virtual, baru-baru ini.

Meski demikian, politisi PDI-Perjuangan ini memberikan apresiasi kepada Perpusnas yang begitu  cepat melakukan adaptasi. Karena sesungguhnya inilah saatnya Perpusnas menunjukan program Perpusnas online/digital yang mulai dikembangkannya. Dengan kata lain, saat inilah kesempatan perpusnas untuk publikasi. Pasalnya, dengan penduduk hampir 227 juta jiwa, dan tingkat orang terpelajar yang meningkat, maka jumlah pembaca, sejatinya meningkat bukan hanya sebesar 130 persen. Melainkan bisa mencapai 1000 persen.

“Saran saya, bagaimana Perpusnas bisa sosialisasi lewat semua jaringan yang ada. Bisa melalui program Kemendikbud. Dimana dalam program Kemendikbud disosialisasikan ajakan untuk membaca buku lewat online e-Perpusnas. Selain itu juga bisa menjalin hubungan dengan penerbit. Dimana penerbit bisa menjual bukunya, sekaligus bisa mempublikasikan Perpusnas,” tambah Sofyan.

Bahkan menurut legislator dapil Sumatera Utara I itu, harus ada sayembara mengarang dengan hadiah. Jangan kalah dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memberikan hadiah bagi pemenang lomba senam Covid-19. Intinya, ia dan Anggota Komisi X DPR RI mendukung penuh realokasi anggaran dan refocusing anggaran Perpusnas untuk membantu penanganan Covid-19. (dpr)