by

Stafsus Milenial Jokowi Undang Kontroversi, Ini Kata Yenny Wahid

Hallo.id, Jakarta – Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo kerap menjadi sorotan beberapa waktu terakhir ini. Adamas Belva Devara misalnya, dinilai memiliki konflik kepentingan usai perusahaan Ruangguru menjadi partner program Kartu Pra Kerja milik pemerintah. Belva diketahui merupakan founder sekaligus CEO Ruangguru.

Hal ini lantas ditanggapi oleh aktivis yang juga merupakan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Menurut Yenny, stafsus milenial Jokowi harus mendapat bimbingan dari pejabat publik yang sudah lebih senior di Istana. Bimbingan tersebut diharap dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin dapat dilakukan oleh para stafsus selama bertugas.

“Kepada adik-adik staf khusus, ini kan mereka masih muda-muda, memang harus ada mentor yang membimbing mereka secara khusus,” tutur Yenny dilansir Kompas.com pada Selasa (21/4/2020). “Agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan karena ketidakmengertian porsi yang mereka emban sekarang dengan peran yang mereka lakukan dahulu di bidang bisnis.”

Lebih lanjut, Yenny menyebut bahwa dengan terpilih sebagai stafsus Presiden, maka mereka otomatis dituntut untuk berjarak dari berbagai macam proyek pemerintah. Hal ini, tutur Yenny, demi menghindari adanya konflik kepentingan dan juga penyalahgunaan wewenang.

“Semua hal yang bisa berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan harus dihindari oleh pejabat publik,” terang Yenny. “Apa pun posisinya.”

Menurut Yenny, wajar jika masyarakat menduga ada konflik kepentingan jika perusahaan milik pejabat publik terlibat dalam proyek pemerintah. Pasalnya, penyalahgunaan wewenang sangat rawan dilakukan dalam posisi demikian. Hal tersebut juga sangat bersinggungan dengan praktik kolusi dan nepotisme.

“Ini yang tidak diperbolehkan dalam negara demokrasi,” ujar Yenny. “Kan kita dari dulu berjuang keras untuk melawan korupsi, kolusi, nepotisme.”

Yenny menilai bahwa seseorang yang telah mendapat mandat sebagai pejabat publik harus dapat mengemban nilai-nilai yang diamanahkan. Oleh sebab itu, pejabat tersebut harus bisa menanggung semua risiko, termasuk mengabaikan kepentingan pribadi mereka.

“Salah satu risikonya adalah siap berkorban,” pungkas Yenny. “Mengorbankan waktu tenaga, bahkan kepentingan bisnis pribadi harus dikesampingkan.” (ren)