by

Tidak Ada Periode Ketiga, Refly Harun Imbau Jokowi Tidak Perlu Pencitraan

Hallo.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengimbau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak melakukan pencitraan. Ia menilai Jokowi sudah tak memiliki kesempatan untuk kembali menjadi presiden di 2024 mendatang.

Hal itu disampaikannya terkait dengan pembagian bantuan di tengah pandemi Virus Corona.

Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa 28 April 2020 Refly mulanya menyinggung soal kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga jika lockdown diterapkan. Ia menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipilih pemerintah untuk menghindari kewajiban tersebut.

“Tapi kalau misalnya perspektifnya semua adalah darurat kesehatan masyarakat secara nasional berarti semua orang harus dikasih makan pemerintah,” kata Refly. “Sudah pasti enggak mampu, akhirnya dipilih jalan tikusnya yaitu PSBB tapi aromanya ada karantina wilayah.”

Menurut Refly, ketidakjelasan aturan ini bisa menyebabkan penanganan Virus Corona semakin tak efektif. Terkait hal itu, Refly lantas menyinggung nama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

“Biar PSBB-nya kena, tapi kemudian kewajiban memberikan bahan pokoknya enggak kena. Menurut saya, saya khawatir kekacauan aturan ini membuat penanganan menjadi tidak efektif,” jelas Refly. “Walaupun sebagai warga negara saya tetap berharap, mengaminkan doa Ustaz Ngabalin tadi yang mengatakan bahwa mudah-mudahan dalam bulan Ramadan selesai Covid-19.”

Lebih lanjut, Refly menyoroti koordinasi pemerintah pusat dan daerah soal pemberian bantuan. Ia menilai, pemerintah pusat tak mau mempercayakan pemberian bantuan tersebut pada pemerintah daerah karena alasan tertentu. (por)