by

TKA Masuk Kawasi, Jubir Kesultanan Minta agar Pemerintah Daerah Bertindak Tegas

Hallo.id, Jakarta – PT. Halmahera Persada Lygen (HPAL) diduga telah mendatangkan puluhan  TKA asal China ke perusahan tambang nikel  di Desa Kawasi, Kecamatan Obi ditengah wabah covid-19. Akibatnya para karyawan di perusahan itu pun melakukan aksi protes, menolak kedatangan TKA. 

Kedatangan WNA tersebut mendapat tanggapan dari Kesultanan Bacan. Ompu Sultan Bacan, Alhajj Abdurrahim Muhammad Gary Ridwan Sjah, dalam 5 point seruan beliau menyikapi pandemi covid 19, diantaranya  menyampaikan tentang Karantina Halmahera Selatan dan Isolasi mandiri terhadap warga yang dari luar Halsel termasuk Tenaga Kerja Asing yang ada di Obi yang termasuk dalam wilayah adat Kesultanan Bacan. 

“Menurut saya, sesuai himbauan dari Paduka Yang Mulia Ompu Sultan Bacan, Ou Gary, bahwa semua pihak harus bersama-sama berkomitmen untuk melawan Corona,”  Ujar Revli Ibrahim Iskandar, Wakil Juru Bicara Kesultanan Bacan. Rabu (15/4/2020)

Revli juga menambahkan jika  masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut benar demikian dan menyalahi aturan yang ada, maka pemerintah provinsi maupun kabupaten hendaknya melakukan langkah-langkah tegas terkait hal tersebut. Karena dikhawatirkan akan berujung pada konflik sosial, tidak hanya terjadi di Halmahera Selatan, tapi akan meluas ke Maluku Utara. 

“Hari ini masyarakat sedang menghadapi ujian yang berat dalam menghadapi virus Corona, janganlah melakukan tindakan yang kontra produktif. Dan jika tindakan ini (pemasukan Tenaga Kerja Asing secara ilegal ke Kawasi) ternyata benar, maka sangatlah melukai hati masyarakat, dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Bahkan jika diperlukan mereka harus dipulangkan ke negri asal dan perusahaannya harus diberikan sanksi,” Tambahnya

Revli juga berharap himbauan untuk karantina Halmahera Selatan (yang diserukan oleh Sultan Bacan) dapat segera dijalankan oleh pemerintah Halmahera Selatan dengan melakukan usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan PP No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Pemerintah Pusat sebelum semuanya terlambat, mengingat wilayah perairan yang cukup luas. Disamping itu juga sarana pra sarana yang ada juga kurang memadai, sehingga dibutuhkan kerja ekstra dari tim satgas Covid 19.

“Mari menjelang Ramadhan ini, kita sama-sama berdo’a semoga pandemi covid 19 ini segera berakhir dari Bumi Moloku Kie Raha.” ajak Revli yang juga merupakan Pengurus DPP Majelis Adat Kerajaan Nusantara. (rri)